Menurut survei yang dilakukan oleh Sosial Ekonomi Nasional (Suenas) periode bulan Maret hingga September pada tahun 2017, garis kemiskinan yang ada di Jawa Timur naik hingga 5,32%. Yaitu, dari Rp342.092 per kapita perbulan pada bulan Maret 2017 menjadi Rp360.302 per kapita perbulan pada September 2017 lalu. Hal ini tentu saja memberikan dampak bagi masyarakat Jawa Timur. Pasalnya naiknya garis kemiskinan yang terjadi pada periode tersebut membuat tingkat kemiskinan di Provinsi ini menurun. Sehingga bisa dikatakan bahwa jumlah kemiskinan di Jawa Timur mengalami penurunan hingga kini jumlah kemiskinan di Jawa Timur hanya sekitar 4.405.270 Jiwa.

Hal ini telah diungkapkan secara resmi oleh Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur, Teguh Pramono. Beliau mengatakan bahwa secara umum tingkat kemiskinan di Jawa Timur menurun. Hal ini berlangsung pada periode Maret hingga September 2017 silam.

Pada September 2017, jumlah penduduk miskin yang berada di Provinsi Jawa Timur mencapai angka hingga 4.405.270 jiwa atau sekitar 11,20% dari total populasi Jawa Timur yang mencapai 38 juta jiwa. Angka tersebut berkurang hingga 211.740 atau sekitar 0,57% jika dibanding pada bulan Maret tahun 2017 lalu di mana jumlah kemiskinan di Provinsi Jawa Timur mencapai angka hingga 4.617.010 jiwa atau 11.77%.

“Pada bulan September 2017, kontribusi garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 73,96%,” ungkap Teguh Pramono.

Garis kemiskinan di Provinsi Jawa Timur yang paling tinggi terjadi di daerah perkotaan dari pada daerah pedesaan. Garis kemiskinan yang terjadi di daerah perkotaan naik hingga angka 8,25% sementara angka garis kemiskinan di pedesaan naik hanya 2,49%. Tingginya kenaikan garis kemiskinan terjadi meliputi beberapa hal, misalnya makanan (10,80% untuk perkotaan, Sentara untuk pedesaan hanya mencapai 2,13%) kemudian garis kemiskinan bukan makanan (1,89% untuk di daerah perkotaan dan 3,59% untuk daerah pedesaan).

“Pada bulan September 2017 lalu, kontribusi komoditi makanan terhadap garis Kemiskinan baik di perkotaan mau pun di perdesaan pada umumnya angkanya sama. Misalnya beras 19,05% di perkotaan dan 23,38% di pedesaan,” ungkap Teguh Pramono.

Beliau juga menjelaskan, bahwa garis kemiskinan dapat diguanakn untuk mengelompokkan penduduk menjadi penduduk yang miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita di bawah angka garis kemiskinan.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Jawa Timur, Soekarwo menargetkan hingga bulan September 2018 mendatang, anka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur bisa ditekan hingga mencapai 9,44%. “Kami optimis target ini bisa tercapai. Sebab berdasarkan pengalaman yang dilakukan selama memimpin Provinsi Jawa Timur, provinsi ini telah berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 18,51% pada bulan Maret 2009 dan turun jadi 11,20% pada September 2017,” ujarnya Gubernur Provinsi Jawa Timur tersebut.
Beliau juga mengungkapkan bahwa telah melakukan berbagai langkah dalam upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Langkah tersebut di antaranya adalah program Jalan Lain Menuju Mandiri dan Sejahtera atau yang disebut dengan Jalin Matra dan juga Pengurangan Feminisasi Kemiskinan.

Selain itu, Soekarwo juga menandaskan, bahwa ada hal lain yang harus dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap kelompok-kelompok yang prosentase beban kemiskinannya pada beras. “Sasaran pokoknya lebih pada fungsi siapnya beras di rumah tangga. Ini juga dilakukan agar jangan sampai beras di pedesaan menyebabkan inflasi yang lebih tinggi dibandingkan perkotaan,”

Leave a Reply